Peran hukum laut dalam pencegahan tindak pidana maritim sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai kejahatan laut seperti pencurian ikan, perompakan, dan perdagangan barang ilegal.

Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Agusman, hukum laut merupakan instrumen yang efektif dalam memberantas tindak pidana maritim. “Peran hukum laut dalam pencegahan tindak pidana maritim sangat vital untuk menjamin keamanan laut dan perlindungan sumber daya laut,” ujarnya.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting dalam pencegahan tindak pidana maritim adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara-negara untuk melindungi perairan mereka dari kegiatan ilegal seperti pencurian ikan dan perompakan.

Menurut Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Hukum Laut Indonesia (BP2HLI), Zaitunah Siregar, “UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas di perairan internasional, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk mengimplementasikan UNCLOS dalam upaya pencegahan tindak pidana maritim.”

Selain UNCLOS, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata kelola sumber daya laut di wilayah pesisir. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi perairan dari kegiatan ilegal.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana maritim, kolaborasi antara berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI AL sangat diperlukan. Melalui sinergi antara berbagai pihak, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum laut dan melindungi kedaulatan maritimnya.

Dengan demikian, peran hukum laut dalam pencegahan tindak pidana maritim memiliki dampak yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Melalui implementasi peraturan hukum yang ada dan kerjasama lintas sektor, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan keamanan laut dan melindungi sumber daya laut untuk generasi mendatang.